Pekerjaan Kontraktor Banyak Gagal Konstruksi

337

PANGKALAN BUN–Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sepertinya harus mulai berbenah. Sebab, banyak pekerjaan yang dilakukan kontraktor di bidang infrastruktur gagal konstruksi. Sehingga, rumah bagi para terpidana tersebut bakal banyak kedatangan penghuni baru. Apabila fakta di lapangan dibawa ke ranah hukum.

Berdasarkan pantauan ERnet terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bahkan lebih parah, tidak sesuai dengan asas kepatutan. Pertama, proyek pembuatan drainase di Jalan Tjilik Kriwut 2, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan (Arsel) senilai Rp 195.432.000,- yang dikerjakan rekanan CV Borneo Pusaka Mandiri. Rangkaian besi yang digunakan sebagai tulang cor beton jauh dari standar. Jarak antar besi 26 cm yang seharusnya hanya 15 cm saja.

Kemudian, tak jauh dari lokasi tersebut, terdapat pembuatan drainase di Jalan Rajawali senilai Rp 191.000.000,- yang dikerjakan rekanan CV Marjantaka. Permasalahannya serupa, rangkaian besi tidak standar karena jarak antar besi 27 cm. Ketiga, pembangunan jalan lingkungan di Gang Olibri RT 13 Kelurahan Madurejo senilai Rp 141.449.000,- yang dikerjakan rekanan CV Wahyu “A”. Ketebalan cor-coran hanya 15-17 cm. Padahal standarnya 22 cm. Anehnya, cor-coran tersebut lolos dan bisa diaspal.

Ketiga, peningkatan jalan lingkungan di Gang Murai Kelurahan Sidorejo senilai Rp 94.849.000,- yang dikerjakan rekanan CV Tanjung Mas. Kualitas cor-coran sangat buruk dan rapuh. Kuat dugaan, campuran luluh tidak sesuai RAB. Sebab, tidak perlu tenaga kuat untuk meruntuhkan cor-coran di gang ini.

Sebelumnya, Kepala Seksi Tata Bangunan dan Pemukimam, Bidang Cipta Karya (CK), Dinas PU Kobar, Herto menegaskan semua proyek yang berada di lingkungan CK diawasi dengan ketat. pihaknya tidak akan mentoleransi terhadap kontraktor nakal, yang mencuri bahan campuran, ketebalan cor beton maupun panjang pekerjaan proyek. Jika kontraktor nekad melakukan hal tersebut, lanjut dia, pihaknya akan mengkategorikan proyek tersebut gagal konstruksi dan tidak dibayar. “Jika proyek tersebut gagal konstruksi, kontraktor embongkar pekerjaannya dan memperbaikinya sesuai dengan RAB-nya,” tegas Herto.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kobar Agustinus Wijono mengatakan pihaknya memberikan layanan sebagai Kantor Pengacara Negara (Goverment Law Office). Sehingga pihaknya bisa memberikan pendapat hukum (legal opinion) terhadap sesuatu masalah yang timbul akibat kegiatan pemerintah. “Kami itu punya layanan itu, jadi semua dinas itu bisa konsultasi dengan kita. Jangan sampai terkena masalah hukum,”terang dia.

Saya seorang wartawan aktif bekerja untuk sebuah harian Borneo News dan Palangka Post (Satu Group) di Provinsi Kalteng