Budaya Korupsi dan Runtuhnya Nilai-Nilai Pancasila

1113

Tahun 2013 ini usia Pancasila sebagai dasar Negara kita genap berusia 68 tahun. Idealnya, seiring dengan bertambah usia, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah lebih baik, karena didalamnya mengajarkan kepada kita 5 azas menuju kehidupan bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, persatuan dalam keberagaman, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial.  Namun, apa fakta yang terjadi sekarang ini ?  Justru di usia yang semakin dewasa, nilai-nilai tersebut luntur dan seakan tak bermakna.

Perilaku kehidupan masyarakat kita sudah jauh dari tuntunan Pancasila. Perilaku korupsi yang marak dimana-mana, menjadi bukti nyata semakin rapuh dan runtuhnya nilai-nilai Pancasila dari Bumi Pertiwi.  Lalu, apa korelasi maraknya korupsi dengan runtuhnya nilai-nilai Pancasila ?

Pancasila dipilih sebagai dasar Negara oleh para founding father atau pendiri bangsa Indonesia, tentu saja dengan tujuan yang sangat mulia diantaranya, pertama, menghendaki bangsa Indonesia yang religius dan berketuhanan.  Kedua, menjadikan bangsa yang beradab dan menghargai hak asasi manusia.  Ketiga, menghendaki menjadi bangsa yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan  mencintai tanah air Indonesia dalam keberagaman dan bingkai Bhineka Tunggal Ika.  Keempat, menghendaki menjadi bangsa yang demokratis. Kelima, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi, seperti yang tercermin pada sila terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun sangat disayangkan, nilai-nilai positif yang terkandung dalam tujuan Pancasila seperti tersebut di atas,  kini, sudah banyak yang menanggalkan dan meninggalkannya. Lihat saja perilaku-perilaku koruptif di masyarakat sudah begitu nyata dipertontonkan ke publik. Mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan, seperti pejabat publik, para politisi, tidak sedikit dari mereka yang melanggar aturan, entah itu korupsi, pungli, atau manipulasi. Ini sepertinya sudah menjadi permakluman, korupsi atau apapun namanya, menjadi hal yang manusiawi.  Padahal, saat mereka diangakat melaui sumpah jabatan, telah bersaksi atas nama Tuhan Yang Maha Esa.  Kalau sudah seperti ini, jelas pengamalan sila pertama Pancasila sudah ditinggalkan jauh-jauh oleh kita semua.

Contoh perilaku koruptif yang biasa terjadi di sekitar kita adalah seputar pungutan liar dalam pelayanan publik, berupa pengurusan KTP. Dalam pelayanan ini, jika pemohon (masyarakat red)mengurus sendiri  ke kecamatan, biasanya dikenakan tarif Rp.15 ribu. Itupun KTP tidak langsung jadi, harus menunggu sekitar 1 minggu. Anehnya, begitu ada uang tambahan Rp.10 ribu kepada petugas pelayanan, KTP bisa ditunggu dan langsung jadi.  Mental inilah yang tampaknya menghinggapi sebagian birokrat kita. Cepat atau lambat pelayanan publik tergantung ada dan tiadanya uang sogokan.

Ternyata perilaku yang tak sesuai watak Pancasila ini bukan di dominasi para pejabat pemerintah atau politisi saja. Masyarakat biasa bahkan awam pun, punya andil dalam melanggengkan perilaku koruptif. Ini terbukti ada sebagian perilaku masyarakat biasa yang suka kongkalingkong, menyogok, dan menyuap, ketika berurusan dengan pelayanan publik. seperti contoh lain, perilaku koruptif yang dilakukan rakyat biasa, menurut Hadi Supeno (2009), ketika ada program pemerintah, bertajuk KUT (Kredit Usaha Tani) beberapa tahun silam. melalui program pemerintah senilai Rp.7,3 trilyun ini tidak sedikit rakyat biasa yang korupsi, dengan cara mengemplang pinjaman dan memanipulasi data.

Modusnya, menurut mantan Bupati Banjarnegara yang juga pernah menjadi anggota Tim Penagihan KUT, ia dapati pengakuan yang beraneka ragam dari para petani. Ada yang data penerima fiktif, tidak pernah menanam jahe tapi mengaku bertanam jahe. Ada yang ajuannya untuk membeli sapi, namun digunakan untuk membangun rumah. Ada lagi yang pengajuannya atas nama KUD, tapi dana dibagi-bagi pada pengurus. Karena begitu mudahnya petani memperoleh pinjaman kredit, cukup menghubungi penyuluh pertanian di Kecamatan, mengisi Daftar Rencana Kegiatan (DRK) tanaman apa yang akan dilakukan dalam pengajuan kredit, tanpa cek kondisi riil data pemohon.  Akibatnya,penyimpangan pun terjadi dimana-mana dan tak kenal siapa.

Nyata sudah, tanpa tedeng aling-aling, mereka itu baik pejabat maupun rakyat melakukan tindakan tidak terpuji, terjangkiti mental korupsi. Sebuah sikap dan tindakan dari pejabat dan masyarakat yang jauh dari nilai Pancasila.  Jauh dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,  Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut bukan dianggap tabu, tetapi menjadi hal yang lumrah dan mengakar ditengah tengah kehidupan kita, Pancasila oh Pancasila.**(Red)

 

Penyunting : Ihsan Mahfudz

 

Lahir di Tegal 20 Agustus 1971 dari pasangan Sriyati dan Sadya. Pendidikan dasar SD dan SMP ia ditempuh di kampung halaman, Tegal. Sementara SMA ditamatkan di Jakarta. Pendidikan setara DI jurusan Manajemen Teknik Industri pernah diikutinya di Bandung. Selain itu, pernah ikut pula diklat Jurnalistik yang diadakan oleh PWI Jawa Tengah dan bersertifikat.