Pedagang Pasar Karangampel Desak Pemkab Bubarkan IPP

203
Mamat salah satu Pedagang Pasar Karangampel (Poto Ihsan)
Mamat , Pedagang Pasar Karangampel Saat Protes Didepan Forum(Poto Ihsan)

INDRAMAYU,ER – Ratusan pedagang pasar Karangampel Indramayu Jawa Barat mendesak kepada Pemkab Indramayu untuk membubarkan Ikatan Pedagang Pasar(IPP), pasalnya keberadaan organisasi tersebut tidak berpihak kepada nasib pedagang yang notabene adalah rakyat kecil, terbukti adanya IPP tidak ubahnya sebagai kepanjangan dari kepala pasar yang juga bagian dari Dinkoperindag dan UKM Kabupaten Indramayu, sehingga persoalan relokasi pasar Karangampel menyisahkan berbagai persoalan, dari pungutan yang memberatkan pedagang kecil, memanfaatkan organisasi untuk kepentingan yang tidak jelas serta lemahnya perlindungan terhadap para pedagang.

Mamat(45)pedagang los daging pasar Karangampel menuturkan selama ini IPP tidak memihak kepada pedagang,karena pedagang pasar agar dapat menempati los ditempat baru, harus membayar Rp.4 juta  dengan dalih kesepakatan bersama untuk memperbaiki los yang saat ini sudah dibangun tanpa pengaman, sebagai pedagang tentunya keputusan itu jelas memberatkan, karena kesepakatan biaya Los tersebut terindikasi adanya penekanan.

“Ada dan tiadanya IPP sama saja, buktinya pedagang los masih dipungut biaya, dengan dalih apapun pungutan tetap pungutan dan sedang pada posisi dimanapun, relokasi pasar saat ini, semua pedagang los untuk bisa menempati los yang baru, harus mengocak uang Rp.4 juta,mana peran IPP kalau bukan sebagai perumus dan pelaksana semuanya,”Katanya ketika dihungi Eksposrakyat, Kamis(28/11/2013).

Hal ini mencerminkan keberadaan IPP ditengah tengah pedagang tidak memberikan perlindungan sebagai organisasi komunitas pedagang, justru sebaliknya bagi pedagang yang tidak memiliki uang tersebut tidak akan mendapatkan tempat jualan.

Oleh karena itu, Mamat yang juga mantan Kuwu Karangampel  bersama sama dengan pedagang yang lain mendesak kepada Dinkoperindag dan UKM Kabupaten Indramayu untuk membubarkan IPP karena dianggap tidak ada gunanya.

“Langkah yang kami tempuh untuk menyelamatkan nasib dan masa depan pedagang karangampel dari praktek praktek yang tidak benar.” Tandasnya.

Terpisah, Moh.Solihin, S.Sos, Bupati Lumbung Informasi Rakyat(LIRA)Kabupaten Indramayu menilai polemik yang terjadi selama ini terhadap nasib para pedagang yang telah dimanfaatkan oleh oknum IPP harus segera diahiri, pasalnya dengan dalih apapun jika pedagang yang menempati pasar baru itu harus mengeluarkan uang sebesar Rp.4 juta, patut ditelusuri siapa dibalik IPP yang mencoba untuk mempermainkan pedagang dengan memanfaatkan moment relokasi pasar Karangampel.jika memang ormas tersebut tidak berpihak kepada pedagang patut dibubarkan.

“Besok, saya akan investigasi kelapangan untuk memperdalam masalah pungutan yang terjadi selama ini, selanjutnya kami meminta kepada kejaksaan negeri Indramayu untuk mengusut tuntas siapa aktor dibelakangnya,termasuk legalitas IPP sejauh mana, bukankah mereka dipilih oleh pedagang, kenapa bisa merugikan pedagang,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Indramayu, Ir. Haris Solihin tetap mengacu kepada kesepakatan pansus DPRD Indramayu dengan eksekutif bahwa relokasi pasar baru bisa dilakasanakan jika semua pedagang, kios, los, dan los lemprakan tidak dipungut biaya, dan kondisi sarana dan prasarananya sudah mendukung.

“Jika relokasi dipaksakan dengan kondisi Pasar Karangampel yang belum selesai pekerjaanya, apalagi kondisi Los masih belum beres, itu sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibangun apalagi indikasi pungutan juga ada, maka menjadi catatan kami untuk membentuk Pansus kembali “,ungkapnya.**(Ihsan)

1. Kepala Biro Indramayu HU. Fajar Cirebon 2. Aktif sebagai penulis di beberapa media 3. Redaktur Eksposrakyat Jaringan Media Online