Kejaksaan Diminta Usut Tuntas Pekerjaan PT. Rimbo Paraduan.

1116

Padang. eksposrakyat.com. Sebagai salah satu perusahaan yang mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Sumatera Barat seharusnya PT. Rimbo Paraduan bekerja dengan baik dan sesuai aturan, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik akan tetapi tidak demikian halnya yang dilakukan oleh PT. Rimbo Paraduan, meski begitu banyak melaksanakan paket pekerjaan akan tetapi hampir seluruh pekerjaan perusahaan ini ternyata diduga menyisakan banyak masalah.
Sebagaimana hasil temuan lapangan serta hasil pemeriksaan Inpektorat Jenderal pada tahun 2014 ini, dari beberapa jenis item pekerjaan yang dilaksanakannnya baik dari pekerjaan fisik jalan, jembatan maupun dengan struktur bangunan, semua itu tidak ada yang beres.
Terkait untuk pekerjaan struktur bangunan, belum lama ini ada dugaan penyimpangan pelanggaran terhadap speck bahan material sehingga dipastikan berdampak terhadap kualitas dan mutu pekerjaaan yang tentu saja merupakan salah satu kerugian terhadap keuangan negara, dugaan telah dilakukan oleh pihak PT. Rimbo Paraduan di salah satu intansi.
Untuk memuluskan perkejaannya yang menyalahi aturan ini diduga ada konspirasi antara oknum-oknum Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun Panitia Pelaksana Teknis Lapangan bersama dengan PT. Rimbo Paraduan.
Tidak hanya itu, terhadap pekerjaan jalan dan jembatan, dimana sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum Inspektorat Jenderal tertangal 12 Mei 2014 sendiri juga telah mengendus dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Rimbo Paraduan.
Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Audit Khusus atas pelaksanaan kontrak Tahun Anggaran 2013 dan pelelangan Tahun Anggaran 2014 di Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan sejumlah hasil temuan tersebut dapat digambarkan secara umum bahwa adanya dugaan pembayaran fiktif pada salah satu pekerjaan jalan, terdapatnya perbedaan volume tanah timbunan biasa sehingga terjadi selisih pembayaran yang telah menguras keuangan negara, sebagai perusahaan raksasa di Sumatera Barat PT. Rimbo Paraduan terkesan dengan mudah melakukan konspirasi dan menjalin kongkalingkong dengan seluruh oknum yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakannya dengan dugaan kuat bahwa oknum dari KPA sendiri pernah melakukan pemutusan kontrak, akan tetapi tidak diikuti penyampaian Daftar Hitam perusahaan (PT. Rimbo Paraduan) ke LKKP.
PT. Rimbo Paraduan juga diduga kuat telah melakukan persekongkolan ketika mengikuti tender dengan melaksanakan kesamaan dokumen penawaran dengan sejumlah rekanan kontraktor lainnya, baik itu paket jalan maupun jembatan, setelah ditelusuri kuat dugaan salah satu diantara Perusahaan Terbatas itu, juga adalah perusahaan yang berada dibawah naungan dari PT. Rimbo Paraduan sendiri (PT Rimbo Paraduan mengurung proses lelang), demikian juga halnya pada paket pembangunan jalan, semestinya PT. Rimbo Paraduan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender. karena jaminan penawarannya telah ditarik.
Hal yang sangat menarik untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum adalah “bau busuk” dugaan mark up bahan material pada pembangunan gedung labor lanjutan tahap III sekolah labor Universitas Negeri Padang untuk TK, SD, SMK yang dilaksanakan oleh PT. Rimbo Paraduan dengan konsultan pengawas PT. Artefak Arkindo melalui dana APBN sebesar Rp. 24.664.050.000.
Kondisi ini mulai terkuak berdasarkan penafsiran yang berawal dari pengakuan antara pihak konsultan pengawas dengan pihak kontraktor yang tidak sinkron atau bertolak belakang satu sama lain dalam menjelaskan alasan-alasan mereka.

Kuat dugaan bahwa penggunaan merk dan besaran volume besi pada pembangunan gedung labor lanjutan tahap III sekolah labor Universitas Negeri Padang untuk TK, SD, SMK PT RP yang dilaksanakan oleh PT. Rimbo Paraduan ternyata telah melanggar speck lelang.
PT. Rimbo Paraduan dalam pekerjaannya seharusnya memakai KS SNI besaran volume 10 akan tetapi dipakai dengan merk HRD dengan besaran volume 8, kondisi pekerjaannya diperburuk dengan dugaan tidak adanya jaminan keselamatan tenaga pekerja.
Kepada wartawan beberapa waktu lalu, Ir. Hendri Nofrianto, MT yang juga selaku pihak dari konsultan pengawas mengakui bahwa memang benar penggantian merk dan volume besi itu tidak sesuai dari speck awal perencanaan. Hal ini dilakukan karena merk dan volume besi yang dipakai sekarang ternyata saat dilakukan uji Labor, kekuatannya sama bahkan lebih kuat karena banyak mengandung baja.
Sementara itu, menurut Melda SJ Siregar projeck manager PT. Rimbo Paraduan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan itu kepada wartawan mengakui, bahwa memang benar telah terjadi pergantian merk dan besaran volume ditengah jalan. Dimana pergantian besi yang dipakai saat ini adalah dari besaran volume 8 menjadi besaran volume 10, dan itu telah disepakati secara bersama-sama, ulasnya.
Ironisnya pengakuan Ir. Hendri Nofrianto, MT selaku pihak konsultan ternyata sangat bertolak belakang dengan SJ Siregar projeck manager PT. Rimbo Paraduan, hal ini yang bisa menjadi tolak awal bagi kejaksaan untuk mengusut dugaan konspirasi keuangan Negara oleh PT. Rimbo Paraduan
Terkait masalah ini, pada kesempatan terpisah H. Ir. Suprapto, M.Si Kepala Dinas Prasjaltarkim Provinsi Sumatera Barat juga menerangkan, bahwa dalam suatu pekerjaan proyek yang dibiayai oleh pemerintah, sangat diperlukan orang-orang atau perusahaan konsultan perencanaan dan pengawasan yang benar-benar professional. Karena tidak dibenarkan adanya pergantian bahan material oleh siapapun, meski itu adalah kesepakatan bersama.
Dikonfirmasi melalui nomor selulernya 08116XXXX0, Suryadi Halim (Tando Rado) yang nota bene adalah komisaris PT. Rimbo Peraduan yang senantiasa disebut-sebut terkesan kebal hukum dan diduga memiliki hubungan yang dekat dengan hampir seluruh penegak hukum di Sumatera Barat tidak berkenan menanggapi.(DT)

Ka. Biro Majalah Otonomi Plus Kab. Indragiri Hulu Ka. Biro Mingguan Harapan Rakyat Plus Kab. Indragiri Hulu Ka. Biro Harian Riau Tribune Kab. Indragiri Hulu Ka. Biro Harian Riau Pesisir Kab. Indragiri Hulu Redaktur Pelaksana Harian Interpos di Sumatera Barat