Hadi, Siap Klarifikasi Temuan Kunker Dewan

202

PATROL,(ER.Net).- Pasca kunjungan kerja (Kunker) Anggota DPRD Indramayu dari Komisi B di RSUD Pantura Patrol awal pekan kemarin, mendapat reaksi dingin dari Direktur RS wilayah Indramayu barat itu, pasalnya beberapa temuan yang didapat terkait masalah bawahan yang menkonsumsi narkoba dan pelayanan yang dinilai buruk selama ini, pihaknya siap untuk memberikan klarifikasi pada pertemuan dengan komisi nanti.

“Saya siap menjawab semua temuan yang diperoleh dari Kunker Dewan kemarin, dan siap jika dalam waktu dekat ini saya dipanggil,”Ungkap Direktur RSUD Pantura Sentot, Hadi Rahmatsyah kepada “ER.Net”, ahir pekan kemarin,(30/1) usai menghadap Wakil Bupati di Pendopo Indramayu.

Menurutnya, masalah yang timbul berkenaan dengan temuan dugaan tujuh pengguna narkoba, bermula dari proses seleksi penerimaan tenaga BULD non PNS dari pegawai tidak tetap(PTT) berdasarkan amanat Perbup Indramayu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah. Pihaknya telah mentapkan dari 300 pelamar diwajibkan untuk mengikuti tiga tahapan selesi yakni administrasi, test tulis dan wawancara serta cek kesehatan, kemudian terjaringlah tujuh PTT yang diduga menkonsumsi Narkotika dan obat terlarang sejenis ganja dan yang lainnya.

“Dari hasil seleksi sudah dirapatkan oleh Tim yang melibatkan dewan pengawas BULD dan Badan Kepegawaian Daerah, sudah kami laporkan kepada pimpinan terkait hasil seleksi tersebut baik dulu maupun sekarang, jadi bagi kami temuan narkoba itu yang bertanggung jawab pribadinya masing-masing ketika pihak BNN juga akan menyikapi masalah itu, silahkan,”paparnya.

Ketika ditanya terkait dugaan pelayanan kepada pasien bayi yang hendak pulang dimintai sejumlah uang, Hadi juga mengakui hal itu. Namun dirinya memiliki alasan yang kuat ketika orang tua bayi sebagai peserta BPJS dilayani dengan semestinya, namun terhadap anak yang baru lahir berdasarkan data yang dimiliki belum terdaftar sebagai peserta BPJS.

Menurutnya, ketika pasien yang menggunakan kartu BPJS beserta anak yang hendak dilahirkan sudah terdaftar, maka pihaknya tidak akan membebani biaya perawatan bayi sebagaimana yang disoal oleh anggota dewan ketika sidak dilapangan.

‘Sebetulnya ada soalusi untuk menangni masalah bayi, mereka dimasukkan dalam kuota Jamkesda, tetapi ada kendala kuota yang menjadi pertimbangan,”terangnya.

Ia juga tidak menafik, temuan berkenaan dengan asset BLUD yang dinilai tidak sesuai harapan semua pihak, namun lanjut Hadi langkah yang diputuskan terkait keberadaan asset tanah yang bisa dikelola oleh masyarakat itu, pihaknya sudah dapat menyetorkan kepada kas daerah sekalipun angkanya masih kecil. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari kewajiban BULD terkait kerohiman kepada penggarap asset ketika tanah yang dikelola akan dimanfaatkan untuk pengembangan RSUD.

“Mangga ketika lelang dilaksanakan, kami dipantau oleh semua pihak termasuk keterlibatan anggota DPRD Indramayu, agar dapat meminimalisir efek negative,”imbuhnya.

Untuk mempertanggung jawabkan kepada public dan masyarakat, kapanpun ia siap untuk diundang oleh legislative terkait persoalan yang dialami seputar persoalan RSUD Pantura Patrol.(Ihsan)

1. Kepala Biro Indramayu HU. Fajar Cirebon 2. Aktif sebagai penulis di beberapa media 3. Redaktur Eksposrakyat Jaringan Media Online