EksposRakyat.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok mengharapkan kepada Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) beserta seluruh kader-kader dibawah binaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Solok untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada yang ada di Kota Solok.
Harapan tersebut disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kota Solok, Budi Santosa saat “Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pilkada di Kota Solok Tahun 2020”, Selasa (22/9/2020) di Kantor Bawaslu, Jalan Imam Bonjol, Banda Panduang, Kota Solok.
Sosialisasi ini dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020.
Peserta sosialisasi Bawaslu kali ini berasal dari Kepala Bidang dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang ada dilingkungan DPPKB Kota Solok, serta sejumlah awak media yang bertugas dilingkungan Bawaslu.
Komisioner Bawaslu, Budi Santosa yang merupakan Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat Dan Hubungan Antar dengan didampingi Kepala Sekretariat, Agustin Melta kepada peserta menyampaikan, bahwa tugas dari Bawaslu adalah melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan.
“Untuk sosialisasi kali ini kami dari Bawaslu menitik beratkan pada fungsi pencegahan, seperti pencegahan penyebaran Hoax, penyebaran isu SARA dan mencegah terjadinya money politik ditengah-tengah masyarakat,” ungkap, Budi Santosa kepada para peserta.
Oleh karena itu, Bawaslu sangat mengharapkan peran dari penyuluh KB beserta kader-kader binaannya, untuk bisa berperan aktif menyampaikan informasi yang didapat melalui sosialisasi ini kepada masyarakat.
Selain dari pencegahan penyebaran hoax, isu SARA dan money politik, Budi Sentosa juga mengingatkan kepada para peserta untuk selalu menjaga netralitasnya sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri dalam tahapan pilkada ini.
“Ini adalah tugas kita bersama bagaimana mencegah penyebaran hoax, isu SARA dan money politik ditengah masyarakat, apalagi penyuluh dan para kader kegiatannya bersentuhan langsung dengan masyarakat,” sebut, Budi Santosa.
Namun diakui oleh Budi Sentosa persoalan politik uang adalah yang paling rawan dan selalu menjadi buah bibir ditengah masyarakat. Money politik bukan hanya berbentuk uang, tapi juga berbentuk barang. Inilah yang menjadi tanggung bersama baik Bawaslu, Penyuluh dan Kader untuk mencegahnya.
“Politik uang saat ini masuk ranah pidana baik yang memberi maupun menerima. Kita berharap semua masyarakat, terutama penyuluh dan kader bisa bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan,” katanya.
“Kepada para penyuluh dan kader, kita minta agar dapat menjelaskan kepada masyarakat untuk menghindari politik uang, sehingga Pilkada 2020 kali ini menghasilkan Pilkada yang jujur, bersih dan berintegritas,” ujar, Budi Santosa menutup paparannya. (abenk)