redaksi 
Eksposrakyat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok dengan melibatkan unsur Forkopimda, OPD terkait, serta lembaga vertical mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia secara daring, Senin (08/09/2025) di Ruang Rapat Setdakab, Kantor Bupati, Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatra Barat.
Menko PMK RI, Muhaimin Iskandar dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah, khususnya dalam misi besar pemerintah untuk mencapai target 0 % kemiskinan ekstrem dalam tahun depan.
“Program pengentasan kemiskinan harus masuk ke dalam RKPD dan APBD masing-masing daerah,” tegas, Muhaimin Iskandar kepada peserta rakor.
Sementara itu, Mendagri RI, Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dini dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam mendukung Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
“Saya instruksikan kepada seluruh daerah, agar pos ronda kembali diaktifkan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun aksi unjuk rasa,” kata, Tito Karnavian dalam arahannya.
Usai rakor, Kepala Bappelitbang Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur menyampaikan bahwa kondisi inflasi dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok saat ini masih relatif kondusif. Namun, Pemkab akan menindaklanjuti arahan pusat dengan rapat bersama Forkopimda, camat, dan wali nagari.
“Validasi data kemiskinan akan menjadi langkah awal. Setelah data falid kita dapatkan, akan disusun roadmap dan program klasifikasi penanganan yang tepat sasaran. Termasuk rencana pematenan beras Solok agar terhindar dari praktik oplosan,” ungkap, Desmalia Ramadhanur.
Wakil Bupati Solok, H. Candra yang hadir langsung dalam rakor tersebut menekankan pentingnya pembenahan data dan program pengentasan kemiskinan.
“Kondisi Solok memang surplus beras hingga bisa menopang kebutuhan daerah tetangga, sekitar 80 %. Tapi angka kemiskinan kita masih di atas rata-rata kabupaten/kota tetangga. Karena itu kita siapkan roadmap, program, serta monev yang jelas, agar bisa memastikan naiknya IPM sekaligus menekan angka kemiskinan,” terang, H. Candra.
“Validasi data menjadi fokus utama agar bantuan tepat sasaran. Validasi terakhir kita sekitar 14 tahun lalu. Dengan data yang valid, kita sudah bisa menyelesaikan sebagian persoalan. Yang berhak mendapat bantuan akan terbantu, sementara yang tidak layak akan segera diganti dari daftar penerima,” tambah, H. Candra.
Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Medie dalam kesempatan tersebut mengingatkan agar keaslian produk unggulan daerah dijaga.
“Merusak keaslian Beras Solok dengan cara oplosan atau metode lain adalah pelanggaran hukum. Kami dari kejaksaan akan menindak tegas persoalan tersebut,” tegas, Medie.
Sedangkan dari pihak Bulog juga membuka peluang operasi pasar khusus di setiap kecamatan dengan sistem konsinyasi. Yang mana akan dibayar hanya beras yang terjual.
Sementara, Dinas Pangan Kabupaten Solok melaporkan telah menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui penjualan beras SPHP. Kendala utama masih terkait mekanisme penjemputan langsung ke Bulog. (kmnf.kab.slk/rey)
