redaksi 
Eksposrakyat.com – Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan skema penggunaan Bantuan Presiden untuk penanganan bencana banjir dan longsor melalui Rapat Koordinasi, Sabtu (13/12/2025) di Posko Utama Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi, Kabupaten Solok, Sumatra Barat.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison dan diikuti oleh seluruh Asisten Setdakab Solok, Staf Ahli Bupati Solok, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam rapat itu disepakati bahwa bantuan yang telah diterima Pemkab Solok meliputi Bantuan Presiden sebesar Rp4 miliar, Bantuan Gubernur Sumatera Barat sebesar Rp600 juta, serta Bantuan Pemerintah Kabupaten Lahat senilai Rp100 juta. Seluruh bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan darurat serta percepatan pemulihan pasca bencana.
Setdakab Solok, Medison dalam rapat menegaskan, bahwa penggunaan bantuan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lainnya yang terganggu akibat bencana.
Pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9772/SJ tertanggal 11 Desember 2025 tentang pedoman penggunaan bantuan keuangan pemerintah pusat, bantuan keuangan antardaerah, serta mekanisme pergeseran APBD di wilayah terdampak bencana.
“Prioritas utama adalah penyelamatan korban, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan serta pemulihan infrastruktur vital seperti jalan dan jaringan listrik. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan darurat, serta penyediaan infrastruktur pengungsian juga menjadi perhatian,” sebut, Medison.
Setdakab Solok itu juga menjelaskan, bahwa selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah diperbolehkan membebankan belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan prosedur khusus, termasuk percepatan pergeseran anggaran APBD tanpa menunggu persetujuan tambahan.
“Untuk itu, seluruh OPD terkait diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar, Medison kepada peserta rapat koordinasi.
Selain kebutuhan dasar, rapat juga membahas rencana penggunaan anggaran sesuai ketentuan Sekretariat Presiden (Setpres), antara lain untuk normalisasi sungai dan pemasangan batu bronjong di seluruh alur sungai terdampak, perbaikan instalasi serta penyediaan air bersih darurat, pembelian tandon air, perbaikan jaringan irigasi, hingga pengadaan perlengkapan pembangunan Jembatan Bailey.
Sementara itu, kebutuhan dasar berupa bahan makanan, beras, sayuran, dan bahan baku lainnya selama masa tanggap darurat akan disediakan oleh OPD terkait.
Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. (kmnf.kab.slk/rey)
